Assalamualaikum wr.wb........ Selamat sore rekan-rekan guru dimnanapun berada.......
Anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk
pegawai negeri sipil (PNS) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2016, yang jumlahnya mencapai sebesar Rp7,5 triliun
dianggap sangat tidak pro rakyat.
Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKLI, Ali Mahsun, meminta agar sebaiknya para pemimpin yang berkuasa di negeri ini dapat segera bertobat, sebelum rakyat menjadi semakin menangis dan murka atas sikap mereka yang dinilainya dzalim tersebut.
Dia pun juga mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang sepertinya tak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
"Pertunjukkan ketidakadilan terhadap rakyat itu melengkapi masif dan meluasnya korupsi yang sistemik di Indonesia ini. Segera sadar dan tobatlah wahai para pemimpin Indonesia, karena doa rakyat tertindas akan dikabulkan Allah SWT. Kami mengecam dianggarkannya THR Rp7,5 T di APBN 2016 bagi PNS hingga presiden tersebut," katanya Ali.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah mengalokasikan anggaran THR sebesar Rp 7,5 triliun di dalam APBN 2016, yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Kebijakan pemberian THR mulai berlaku di tahun depan sebagai kompensasi peniadaan kenaikan gaji PNS.
Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, pemerintah memang akan meniadakan kenaikan gaji seluruh PNS, dan menggantinya dengan pemberian THR mulai dari tingkat pemerintah pusat, daerah bahkan kementerian/lembaga (K/L) tinggi negara, termasuk DPR.
Dengan demikian, tambah Kunta, seluruh PNS termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kemudian para menteri dan lembaga tinggi negara akan mengantungi THR sebesar gaji masing-masing yang diterima setiap bulannya. Sementara pemberian tunjangan tidak masuk dalam THR itu.
Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKLI, Ali Mahsun, meminta agar sebaiknya para pemimpin yang berkuasa di negeri ini dapat segera bertobat, sebelum rakyat menjadi semakin menangis dan murka atas sikap mereka yang dinilainya dzalim tersebut.
Dia pun juga mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang sepertinya tak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
"Pertunjukkan ketidakadilan terhadap rakyat itu melengkapi masif dan meluasnya korupsi yang sistemik di Indonesia ini. Segera sadar dan tobatlah wahai para pemimpin Indonesia, karena doa rakyat tertindas akan dikabulkan Allah SWT. Kami mengecam dianggarkannya THR Rp7,5 T di APBN 2016 bagi PNS hingga presiden tersebut," katanya Ali.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah mengalokasikan anggaran THR sebesar Rp 7,5 triliun di dalam APBN 2016, yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Kebijakan pemberian THR mulai berlaku di tahun depan sebagai kompensasi peniadaan kenaikan gaji PNS.
Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, pemerintah memang akan meniadakan kenaikan gaji seluruh PNS, dan menggantinya dengan pemberian THR mulai dari tingkat pemerintah pusat, daerah bahkan kementerian/lembaga (K/L) tinggi negara, termasuk DPR.
Dengan demikian, tambah Kunta, seluruh PNS termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kemudian para menteri dan lembaga tinggi negara akan mengantungi THR sebesar gaji masing-masing yang diterima setiap bulannya. Sementara pemberian tunjangan tidak masuk dalam THR itu.
( Sumber: http://nasional.harianterbit.com)
Demikian berita dari saya, semoga bermanfaat untuk anda atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih........
0 Response to "ANGGARAN PNS 7,5 T DI APBN 2016; RAKYAT MURKA, JOKOWI DIMINTA TOBAT"
Posting Komentar