Assalamualaikum wr.wb........ Selamat sore rekan-rekan guru dimanapun berada........
Remunerasi atau tambahan tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah diberikan dengan
tujuan bisa memacu semangat untuk mengejar target pajak.
Alih-alih tercapai, penerimaan justru seret. Target pajak yang telah ditentukan dalam APBNP 2015 sebesar Rp1.244,7 triliun diperkirakan hanya akan tercapai 85 persen. Lantas akankah kebijakan remunerasi ditarik kembali?
Menanggapi hal tersebut, Plt Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta remunerasi dan pendapatan pegawai jangan diturunkan, malah jika perlu dinaikkan lagi untuk lebih memacu kinerja.
Alih-alih tercapai, penerimaan justru seret. Target pajak yang telah ditentukan dalam APBNP 2015 sebesar Rp1.244,7 triliun diperkirakan hanya akan tercapai 85 persen. Lantas akankah kebijakan remunerasi ditarik kembali?
Menanggapi hal tersebut, Plt Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta remunerasi dan pendapatan pegawai jangan diturunkan, malah jika perlu dinaikkan lagi untuk lebih memacu kinerja.
"Kalau soal gaji, saya berusaha jangan diturunkan. Kalau bisa tetap atau
bahkan naik," kata Ken dalam konferensi pers pertama setelah ditunjuk
menggantikan Sigit Priadi Pramudito, di kantor pusat DJP, Gatot Subroto,
Jakarta Selatan, Kamis (3/12/2015).
Mantan Kakanwil Pajak Kalimantan Timur ini menyebutkan, saat ini untuk menggaji pegawai pajak yang jumlahnya 35 ribu orang, DJP tiap tahunnya hanya mengeluarkan Rp4 triliun. Dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta, di mana setiap tahun untuk membayar gaji disediakan Rp18 triliun untuk 75 ribu pegawai.
"Gaji kita itu setahun cuma Rp4 triliun. Jadi setahun, rata-rata pegawai pajak hanya dapat Rp100 triliun, dan dibandingkan DKI Jakarta, kita itu kecil," ujar dia.
Ken menganggap kenaikan gaji dan juga tunjangan diperlukan untuk mensukseskan program ekstensifikasi DJP. Menurut Ken, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP dan belum patuh membayar pajak.
Lebih jauh ia mengatakan dari 129 juta masyarakat yang seharusnya memiliki NPWP, baru 27 juta yang sudah ada. Artinya masih ada yang harus dikejar lagi.
"Artinya masih ada 101-102 juta yang harus saya lakukan ekstensifikasi. Itu nanti bisa lebih besar lagi. Kalau 27 juta wajib pajak yang punya NPWP saja menghasilkan Rp103 triliun, maka bisa dihitung yang 101 juta itu bisa menghasilkan berapa?" pungkas dia.
Mantan Kakanwil Pajak Kalimantan Timur ini menyebutkan, saat ini untuk menggaji pegawai pajak yang jumlahnya 35 ribu orang, DJP tiap tahunnya hanya mengeluarkan Rp4 triliun. Dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta, di mana setiap tahun untuk membayar gaji disediakan Rp18 triliun untuk 75 ribu pegawai.
"Gaji kita itu setahun cuma Rp4 triliun. Jadi setahun, rata-rata pegawai pajak hanya dapat Rp100 triliun, dan dibandingkan DKI Jakarta, kita itu kecil," ujar dia.
Ken menganggap kenaikan gaji dan juga tunjangan diperlukan untuk mensukseskan program ekstensifikasi DJP. Menurut Ken, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP dan belum patuh membayar pajak.
Lebih jauh ia mengatakan dari 129 juta masyarakat yang seharusnya memiliki NPWP, baru 27 juta yang sudah ada. Artinya masih ada yang harus dikejar lagi.
"Artinya masih ada 101-102 juta yang harus saya lakukan ekstensifikasi. Itu nanti bisa lebih besar lagi. Kalau 27 juta wajib pajak yang punya NPWP saja menghasilkan Rp103 triliun, maka bisa dihitung yang 101 juta itu bisa menghasilkan berapa?" pungkas dia.
( Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com)
Demikian berita dari saya, semoga bermanfaat untuk anda atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.......
0 Response to "PENERIMAAN SERET, BOS PAJAK BARU MALAH MINTA KENAIKAN TUNJANGAN LAGI"
Posting Komentar