Assalamualaikum wr.wb...... Selamat pagi rekan-rekan guru dimanapun berada......
Pemerintah Provinsi Kaltim telah
menyerahkan aset sepenuhnya ke Provinsi Kaltara. Salah satunya gedung
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, termasuk seluruh sumber daya
manusianya (SDM).
Pembangunan RSUD tipe B menjadi tanggung
jawab Pemprov Kaltim. Kini, setelah pembangunannya rampung, RSUD
terbesar di Kaltara tersebut juga telah diserahkan sepenuhnya kepada
Pemprov Kaltara.
Pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD
Tarakan juga telah resmi jadi pegawai Pemprov Kaltara. Kepala Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kaltara Suryanata, mengungkapkan penyerahan PNS RSUD
dari Pemprov Kaltim ke Pemprov Kaltara dilaksanakan awal Januari lalu.
Berita acara penyerahan aset dan SDM RSUD Tarakan, telah diterima dari
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim dan Sekprov Kaltara.
“Serah terima pegawai negeri RSUD
Tarakan sudah dilakukan, dengan jumlah kurang lebih 464 orang. Terdiri
dari 458 memiliki status PNS dan sisanya CPNS,” sebut Suryanata saat
dikonfirmasi Bulungan Post, belum lama ini. Penyerahan, lanjut
Suryanata, termasuk Surat Keterangan Pemberitahuan Pembayaran (SKPP),
berupa gaji saat di Kaltim ke Kaltara.
Bila SKPP sudah ada, baru Pemprov
Kaltara bisa membayar gaji pengawai negeri tersebut, yang disesuaikan
dengan alokasi anggaran tersedia. “Sudah dialokasikan untuk anggaran
RSUD Tarakan sekitar Rp 86 miliar. Anggaran itu sudah termasuk untuk
gaji pegawai negeri dan operasional rumah sakit,” jelas Suryanata.
Penyerahan personel rumah sakit tidak
ada tenaga kontrak. Bila ada tenaga kontrak, akan menjadi tanggung jawab
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun
2007, tidak boleh mengangkat tenaga kontrak dalam bentuk apapun,
terkecuali dari BLUD,” terangnya.
Menurutnya, soal tenaga kontrak telah
tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan. Lanjut Suryanata, bisa melakukan pengangkatan tenaga kontrak,
tapi menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang namanya Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan adanya PPPK nanti,
perekrutan tenaga kontrak bisa dilakukan bila dibutuhkan.
Setelah penyerahan ke Pemprov Kaltara,
tentu semua yang berkaitan dengan Pemprov Kaltim akan diganti. Di
antaranya, logo pemprov, kop surat dan lainnya. Mengenai sistem
penggajian pun langsung ditangani pengelola keuangan. Sehingga, perlu
segera diusulkan penunjukkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dewan pengawas ke Pemprov Kaltara.
“Begitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) keluar, maka gaji bisa diamprah. Bahkan bulan ini sudah bisa
terima gaji, bila proses sudah selesai,” ungkapnya. Diakuinya, provinsi
ke-34 di Indonesia ini masih kekurangan tenaga kesehatan. Kaltara
membutuhkan sekitar 3.900 tenaga kesehatan. Yang ada saat ini masih
1.036 orang, tak termasuk pegawai negeri di RSUD Tarakan.
( Sumber: http://bulungan.prokal.co)
Demikian berita dari saya, semoga bermanfaat untuk anda atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih......
0 Response to "GAJI PNS RSUD TARAKAN TUNGGU SKPP"
Posting Komentar