Assalamualaikum wr.wb........ Selamat malam rekan-rekan guru dimanapun berada.......
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) menyebut jika kasus penyimpangan pekerja harian lepas
(PHL) di Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan menyeret banyak pihak. Hal
ini diungkapkan Ahok usai mendapat laporan perkembangan kasus tersebut
dari Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu melaporkan kasus PHL fiktif ke Mapolda Metro Jaya. Melalui Biro Hukum DKI Jakarta yang mewakili Pemprov DKI Jakarta juga mempermasalahkan adanya pemotongan gaji PHL.
"Kayak tadi ketemu Kapolda, (katanya) lagi proses (kasus PHL), bisa punya tangkapan banyak ini. Link-nya itu yang bagi-bagi duit PHL fiktif itu besar," jelas Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/10/2015).
Ahok berjumpa Tito dalam upacara
perayaan HUT ke-70 TNI di Markas Kodam Jayakarta. Ahok mengungkapkan
kasus ini diduga tak hanya melibatkan pengawas PHL. Melainkan juga
jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan instansi tersebut.
"Bukan cuma mandor, tapi ini besar mainnya. Makanya, kalau lihat ini kemungkinan PNS terlibat," ujar Ahok.
"Bukan cuma mandor, tapi ini besar mainnya. Makanya, kalau lihat ini kemungkinan PNS terlibat," ujar Ahok.
Kerugian kasus PHL fiktif ini
diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Adapun langkah Pemprov DKI
Jakarta memproses persoalan ini ke kepolisian guna memberikan efek jera
bagi pelaku segala penyimpangan anggaran di DKI Jakarta.
Proses hukum oleh kepolisian
terhadap kasus penyimpangan anggaran di lingkungan Pemprov DKI dilakukan
baik ketika ada laporan dari pemerintah maupun masyarakat. Ini sudah
sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan
dan TNI.
"Sebab kalau enggak, orang yang dipecat itu masih seneng-seneng. Kalau kamu punya duit Rp 10 miliar tiap bulan deposito Rp 67 juta sekarang. Kamu ongkang-ongkang kaki aja, enggak peduli dipecat," tandas Ahok.
Ahok sebelumnya meminta kepada Inspektorat DKI Jakarta agar jajarannya yang terbukti melakukan korupsi dan mark-up anggaran diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat.
"Memang iya kalau enggak mau berubah ya harus dipecat. Kamu bayangin aja saya begitu galak aja masih ditipu, PHL aja masih berani ngutip. Apalagi enggak mecat, mecat aja udah nekat," pungkas Ahok.
"Sebab kalau enggak, orang yang dipecat itu masih seneng-seneng. Kalau kamu punya duit Rp 10 miliar tiap bulan deposito Rp 67 juta sekarang. Kamu ongkang-ongkang kaki aja, enggak peduli dipecat," tandas Ahok.
Ahok sebelumnya meminta kepada Inspektorat DKI Jakarta agar jajarannya yang terbukti melakukan korupsi dan mark-up anggaran diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat.
"Memang iya kalau enggak mau berubah ya harus dipecat. Kamu bayangin aja saya begitu galak aja masih ditipu, PHL aja masih berani ngutip. Apalagi enggak mecat, mecat aja udah nekat," pungkas Ahok.
( Sumber: http://www.infonitas.com)
Demikian berita dari saya, semoga bermanfaat untuk anda atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.......
0 Response to "AHOK: KASUS PHL FIKTIF SERET BANYAK PIHAK"
Posting Komentar